Aceh – Puluhan Nakes RSUD Teuku Umar Datangi Dinas Kesehatan, Tuntut Kembalikan Besaran Uang Piket. Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar menyambangi Dinas Kesehatan dikawasan kompleks perkantoran Calang, Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Rabu (15/10/2025).
Kedatangan para Nakes ini sendiri sebagai bentuk protes dan penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Aceh Jaya, atas beberapa kebijakan di RSUD Teuku Umar yang dinilai tidak masuk akal.
Kehadiran tenaga medis tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya bersama Ketua PPNI Kabupaten Aceh Jaya serta Direktur RSUD Teuku Umar di Aula Dinkes.
Perwakilan aliansi pelayanan RSUD Teuku Umar, Mardhatillah, dalam penyampaiannya menyebutkan sejumlah poin penting yang menjadi aspirasi mereka.
Seperti jasa pelayanan (JKN), uang piket malam yang tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya, uang buka puasa dan piket lebaran yang mengalami perubahan signifikan.
Ia menjelaskan, jika sebelumnya untuk piket hari Lebaran dibayar Rp 55.000bagi yang bertugas siang dan Rp 100.000 untuk nakes yang bertugas malam, namun kini hanya diberikan sebesar Rp19.000.
Para perwakilan perawat dan bidan RSUD Teuku Umar berharap, Dinas Kesehatan Aceh Jaya bersama pihak terkait dapat menindaklanjuti aspirasi itu, demi meningkatkan semangat kerja para perawat dan bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
Sementara itu, Direktur RSUD Teuku Umar saat dijumpai saat aksi berlangsung mengatakan mengenai apa yang dituntut oleh tenaga kesehatan di tempatnya, memang belum berpihak apa yang diharapkan oleh tenaga medis.
Baca Juga : Cek Pengumuman Hasil Administrasi Rekrutmen PLN 2025, Hanya Bisa Lewat 2 Cara Ini
Ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan persoalan serius yang menyangkut akses, sarana dan prasarana kesehatan di RS Pratama tersebut belum terpenuhi.
Mulai dari ketersediaan air bersih , listrik yg belum memadai kelayakan fasilitas pelayanan dasar, tenaga kesehatan yang belum lengkap, hingga pengelolaan limbah medis dan dokumen legalitas yang belum sempurna.
Padahal, semua itu menjadi indikator utama untuk akreditasi sesuai standar Kementerian Kesehatan.
“Memang ada beberapa tuntutan yang belum berpihak saat ini, sebagaimana sebelumnya yang pernah diterima oleh pihak medis, dan berharap tuntutan ini bisa disahuti oleh pimpinan demi pelayanan medis di RSUD yang lebih baik kedepan,” pungkasnya
